Pengertian Demokrasi dan Bagaimana Sistem Tersebut Berjalan di Indonesia

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang menggunakan bahasa yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratia” yang berarti rakyat. Jadi kalau dua unsur tersebut dijadikan satu akan menjadi demokratia yang sepadan dengan arti kekuasaan rakyat. Kekuasaan tersebut bisa ditarik ke garis luas di lini-lini kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Demokrasi yang diartikan secara umum sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan warga negara di dalamnya tak terkecuali untuk pengambilan keputusan secara bersama.

Hal tersebut bisa diwakilkan atau tanpa perantara dalam perumusan undang-undang maupun penentuan pemimpin negara. Banyak ahli yang merumuskan tentang pengertian demokrasi, namun akhirnya akan memiliki arti dan garis yang sama.

Kesepakatan antar rakyat dalam roda pemerintahan berasaskan demokrasi memang tak ayal sebagai ajang rakyat untuk menunjukan pengabdiannya kepada negara tempat mereka tumbuh dan berpijak.

Sebab, menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang segalanya berbasis kerakyatan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya yaitu Charles Costello, demokrasi termasuk sistem politik dan sosial, yeng membatasi kekuasaan pemerintah dan hukum. Hal tersebut dilaksanakan agar warga negara didalam negara tersebut tak kehilangan haknya.

Hans Kelsen, seorang ahli juga berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah sistem penerintahan dari rakyat untuk rakyat, Dimana urusan kenegaraan dipercayakan kepada mereka yang dibentuk sebagai sebuah pemerintahan setelah mendapat mandat dari rakyat melalui pemilihan umum.

Dimana rakyat meyakini segalanya akan diperhatikan dan menjadi lebih baik khususnya di sektor pemerintahanan.

Jadi, secara garis besar demokrasi adalah suatu bentuk dan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat / kekuasaan warganegara atas negara untuk digerakkan oleh pemerintah di negara tersebut.

Apa yang ada di sistem pemerintahan ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan yang hanya diorganisir oleh satu orang saja seperti Oligarki dan Monarki. Demokrasi juga dianut sebagai sistem demokrasi Indonesia sebagai sebuah sistem yang mengutamakan suara hati nurani rakyat.

Sejarah Demokrasi

Demokrasi yang merupakan sebuah sistem pemerintahan pertama kali dilaksanakan di salah satu negara Eropa yaitu Yunani. Yunani kuno menjadi peradaban pertama yang menginisisasi sistem pemerintahan pro-keraykayatan ini. Sistem ini benar-benar memberikan sebuah kepercayaan besar terhadap rakyat untuk ikut berkontribusi dalam pemilihan pemimpin atau kepala negara mereka.

Jadi, zaman yunani kuno merupakan awal dari pemerintahan yang rakyatnya memiliki hak untuk berbicara langsung dengan pemerintahan terkait keberlangsungan negara mereka. Diyakini menurut berbagai sumber yang relevan pemerintahan yunani kuno yang menganut sistem demokrasi pada zaman 600 – 300 sebelum masehi.

Tepatnya di kota Athena. Ciri khas pada demokrasi yang dilaksanakan di zaman Yunani kuno mempunyai ciri khas dengan mempunyai majelis yang diisi 10 orang.  Majelis ini berisikan 10 jenderal dan 500 pegawai negeri sipil yang bekerja menangani urusan kenegaraan. Melalui Majelis ini rakyat bisa menyampaikan aspirasinya untuk keberlangsungan negara.

Perkembangan Sistem Demokrasi di Benua Eropa

Mayoritas negara Eropa belum mengenal sistem demokrasi dalam pemerintahan sebuah negara pada sekitar abad 6 – 15 Masehi. Padahal di zaman tersebut sistem demokrasi dalam pemerintahan Yunani kuno sudah sangat populer. Saat itu, sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara Eropa adalah Vassel (Budak) yang mengabdi pada Lord (Tuan).

Pada zaman tersebut kebebasan dan hak rakyat sangat dibatasi oleh kaum-kaum penguasa juga masalah sosial dan spiritualis yang bernaung di bawah pimpinan Paus dan kaum gereja.

Gelagat sistem demokrasi mulai muncul di kalangan negara Eropa ketika negara-negara nasional mulai melawan sistem pemerintahan kerajaan yang saat itu dianggap tak adil bagi rakyat. Kemunculan negara-negara nasional ini mulai membuat perubahan sosial dan kultural di berbagai penjuru Eropa.

Kebebasan berpendapat dan berfikir masyarakat mulai lebih dihargai oleh pemerintahan. Selain tentunya pengaruh gereja terhadap pemerintahan yang mulai berkurang.

Pengaruh Magna Charta (piagam besar) juga sangat berperan terhadap perkembangan demokrasi di negara-negara Eropa. Piagam Besar atau Magna Charta lahir di Inggris tahun 1215.

Perselisihan antara Paus dan Kaum Gereja dengan Pemerintahan yang waktu itu dipimpin oleh seorang Raha bernama raja John adalah latar belakang terbentuknya poin-poin yang ada di Magna Charta.

Magna Charta memang berlaku bagi kaum bangsawan dan raja-raja saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan rakyat. Namun, kehadiran Magna Charta bisa memulai awal munculnya demokrasi di negara-negara Eropa.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta penduduk. Dengan kondisi geografis yang seperti itu sangat tidak mungkin untuk setiap rakyat mengungkapkan aspirasi mereka satu per satu ke pemerintah demi keberlangsungan negara. Maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tangan kanan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Demokrasi seperti ini diberi nama demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Seiring berjalannya waktu paska memerdekakan diri dari penjajahan bangsa asing. Indonesia memiliki perjalanan demokrasi yang cukup panjang yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh kondisi politik dan faktor lainnya. Saat itu para tokoh kemerdekaan Indonesia memang sudah memutuskan untuk menggunakan sistem demokrasi sebagai alat pemerintahan yang dianggap paling tepat dengan kondisi bangsa dan negara.

Era Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Awal kemeredekaan Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Parlementer yakni pemerintah Indonesia menggunakan UUD sementara sebagai pedoman hukum konstitusi negara. Pada era ini bisa dikategorikan sebagai kejayaan sistem demokrasi karena hampir semua aspek dalam pemerintahan dan politik menggunakan sistem pemerintahan ini.

Era Demokrasi Terpimpin (1959-Orde baru)

Lalu, pada tahun 1959 demokrasi parlementer digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini terjadi karena kecocokan Presiden pertama Republik Indonesia Ir.Soekarno dengan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Keegoisan partai-partai politik terhadap masalah pribadi partainya daripada kepentingan nasional menjadi penyebab utama dari bergantinya sistem demokrasi ini. Presiden Soekarno beranggapan bahwa sistem demokrasi parlementer tak selaras dengan sifat yang dimiliki Bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Sistem Demokrasi Orde Baru (1966-1998)

Kemudian era baru tepatnya pada saat transisi tongkat kepresidenan dari Soekarno ke Soeharto. Banyak perubahan khususnya dari sistem demokrasi orde lama menuju orde baru. Di saat orde baru, banyak indikasi matinya sistem demokrasi di Indonesia dengan kukuhnya kekuasaan Soeharto hingga bertahun-tahun dan hanya pejabat tingkat bawah seperti camat dan kades yang mengalami rotasi kepemimpinan.

Pada saat masa ini, masyarakat mengalami dekadensi demokrasi karena hilangnya hak mereka untuk menyuarakan nurani untuk bernegara. Pergantian jabatan tak berlaku bagi presiden kala itu, sampai akhirnya terjadi peristiwa reformasi yang digalakkan oleh mahasiswa dan rakyat di tahun 1998 yang berujung mundurnya Soeharto sebagai presiden.

Era Demokrasi Paska Reformasi

Kerinduan rakyat akan sistem demokrasi yang ideal dan tepat untuk Indonesia akhirnya tumpah saat peristiwa reformasi. Bersama Mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Era reformasi merupakan era tumbuh kembang kembalinya demokrasi di Indonesia.

Peristiwa tersebut juga menjadi penanda lebih dewasanya sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Dimulai dengan memperbaiki aspek-aspek bangsa yang kurang terkoordinir selepas pemerintahan presiden Soeharto dengan mengamandemen UUD 1945. Lebih khususnya terkait fungsi dan peran lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Selepas presiden Habibie resmi menjabat sebagai presiden menggantikan Soeharto, Indonesia mengalami banyak perubahan positif khususnya di sistem demokrasi dengan ditandainya kebebasan ruang ekspresi melalui pers dan media sebagai salah satu sarana penghubung untuk pemerintah dan masyarakat baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah lain.

Selain itu, Warga Negara Indonesia juga mulai mendapatkan haknya untuk ikut berperan aktif dalam pemilihan pemimpin serta pemutusan kesepakatan terkait kenegaraan. Sistem pemilu multi partai juga mulai dilaksanakan saat itu.

Ciri-Ciri Demokrasi

Berikut adalah ciri-ciri sebuah negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang disepakati oleh pemerintah dan juga warga negara,

1. Setiap peraturan yang dikeluarkan negara merupakan sebuah keinginan bersama khususnya rakyat sebagai unsur wajib sebuah negara dan sebisa mungkin tidak membebani mereka.

2. Menggunakan sebuah undang-undang negara sebagai kesepakatan konstitutional terkait kekuasaan dan kepentingan rakyat yang didalamnya terdapat poin-poin yang disepakati dan disahkan.

3. Memilih pemimpin sebagai pengelola dan perwakilan kedaulatan negara, baik di dalam negeri maupun diluar negeri saat menjalankan misi diplomatik dengan negara lain. Pemimpin tersebut dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan yang disepakati dan ideal.

4. Setiap aktivitas politik dilaksanakan dengan mekanisme yang disepakati oleh partai-partai peserta dan berfungsi sebagai ajang pemilihan untuk pihak yang dikehendaki oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Prinsip-Prinsip Sistem Pemerintahan Demokrasi

1. Warga negara menyepakati dan mengakui keabsahakan peraturan yang dibuat dan batas-batas kebebasan dalam kehidupan dalam masyarakat.

2. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat diperkenankan untuk mengikuti proses pemilihan pemimpin negara di tingkat-tingkat yanga ada.

3. Keseteraan yang sejajar untuk masing-masing warga negara dan meminimalisir deskriminasi satu sama lain.

4. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam praktik politik yang dijalankan.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Demokrasi

Kelebihan Sistem Demokrasi

  • Kesamaan hak menyebabkan masing-masing masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dan dibolehkan untuk ikut ambil bagian dalam sistem politik dengan syarat-syarat yang terpenuhi.
  • Suara rakyat menjadi keputusan tertinggi dalam pemilihan pemimpin dalam sebuah ajang bernama pemilihan umum.
  • Dapat terhindarkan dari praktik monompoli yang dibuat oleh penguasa.

Kekurangan Sistem Demokrasi

  • Media sebagai pintu gerbang untuk terjalinnya hubungan antara pemerintahan dan masyarakat menjadi sebuah sarana yang rawan untuk memecah kesatuan serta menimbulkan konflik tatkala sebuah informasi yang kurang objektif dan subjektif di konsumsi masyarakat.
  • Menurut para ahli, masing-masing warga negara mempunyai pilihan dan pemahaman politik berbeda satu sama lain sehingga rawan menimbukan persepsi tidak adil diantara masyarakat.
  • Kinerja pemerintah menjadi kurang fokus menjelang berakhirnya masa jabatan dan masa pemilihan umum selanjutnya.

Demokrasi dan Penyelewengan yang Sering Terjadi

Rakyat sebagai kunci dari sistem demokrasi merupakan sebuah hal yang penting untuk negara maupun calon pemangku kekuasaan. Pemilihan yang menggunakan sistem yang telah disepakati sesuai undang-undang hasil dari kesepakatan masyarakat dan pemerintah. Amerika menjadi salah satu kiblat betapa suksesnya sistem demokrasi di negara yang terletak di Benua Amerika tersebut. Disana masyarakat bisa mendapatkan kebebasan dari banyak segi kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan penguasaan dan eksekusi sistem demokrasi yang begitu padu, kini Amerika mulai menyuarakan sistem demokrasi ke penjuru-penjuru dunia.

Namun tak selamanya sistem demokrasi berjalan dengan mulus seperti apa yang sudah terjadi di negara yang sukses menjalankannya, berikut santinorice.com memberikan beberapa contoh penyelewengan yang kerap tejadi di sistem pemerintahan demokrasi khususnya yang ada di Indonesia,

Politik Uang

Politik uang atau yang kerap disebut dengan money politik bukanlah menjadi sesuatu yang awam bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Calon penguasa kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah jabatan yang berdasarkan suara rakyat, salah satunya menggunakan cara licik bernama Politik Uang.

Perihal tersebut akan tetap ada meskipun sudah dilarang oleh pemerintan dan juga permasalahan ekonomi yang terus menghantaui kehidupan masyarakat akan mempermudah praktik politik uang ini menjadi cara yang lebih efektif untuk meraup suara.

Sebenarnya, politik uang merupakan awal dari era kepemimpinan yang gagal dari seseorang karena mereka bekerja untuk meraup kekayaan dan mengembalikan modal yang mereka tanam sebelumnya daripada berorientasi kerja untuk membuat segala lini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Intimidasi dengan Mengangkat Isu Terkini

Isu-isu panas juga menjadi jurus andalan lain bagi seorang calon pemimpin di sebuah negara demokrasi. Padahal jika 1 orang dari kelompok tertentu berbuat kesalahan, bukan berarti semua yang ada di dalam kelompok tersebut mempunyai sifat dan karakter yang sama.

Terlebih kondisi internal Indonesia yang dihuni berbagai suku dan etnis membuat kesempatan mengintimidasi menjadi lebih besar. Praktik tersebut juga sudah dilarang dalam peraturan pemilu namun masih saja ada oknum-oknum yang menggunakan cara tersebut untuk mendapat dukungan atau suara rakyat.

Pelanggaran Kampanye

Kampanye merupakan sebuah proses promosi untuk calon pemimpin dalam sebuah prosesi pemilu dalam suatu negara. Namun, tak sedikit kasus kecurangan dalam pemilu seperti melakukan kampanya terselubung lebih awal untuk menaikkan elektabilitas calon-calon yang didukung.

Hal tersebut bisa saja merusak konsep yang telah dibuat oleh penyelenggara pemilu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik antar calon pemimpin.

Penyelewengan demokrasi yang sering juga terjadi adalah waktu yang lebih awal dalam pemasangan alat peraga kampanye yang jelas-jelas sudah disosialisasikan oleh bada penyelenggara pemilu beberapa waktu sebelumnya ke seluruh calon yang bertarung di pemilu. Kerap kali juga ditemukan kasus bakal calon pemimpin yang melakukan kampanye dengan mengunjungi sebuah daerah sebelum waktu kampanye dimulai.

Kampanye Negatif

Kampanye negatif juga merupakan sebuah ancaman laten dari sebuah politik dalam sistem demokrasi. Minimnya portal informasi yang didapat oleh masyarakat di sebuah daerah menjadi sasaran empuk bagi oknum yang ingin memanfaatkan keterbatasan informasi dengan memberikan asupan kampanye dengan konten negatif baik tentang calon lain maupun partai politik yang mendukung calon tersebut.

Di Indonesia sendiri kampanye negatif sudah dapat bisa diminimalisir dengan berbagai solusi yang dijalankan di beberapa periode pemilu yaitu salah satunya dengan membentuk badan anti pelanggaran pemilu yang berisikan orang-orang internal partai yang berguna mengawasi dugaan kecurangan partai politik satu sama lain.

Kesimpulan yang bisa didapat yaitu segala yang ada di negara ini serta kebijakan yang sudah diputuskan merupakan sebuah mata koin yang terdiri dari dua sisi. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi negara khususnya masyarakat sebagai tujuan demokrasi yang telah ditentukan serta masyarakat harus bisa berjalan beriringan untuk mewujudkan demokrasi yang ideal dan semakin maju di Indonesia.

Demikian artikel yang bisa santinorice.com persembahkan, semoga bermanfaat dan bisa semakin menambah wawasan.

 

 

 

 

Leave a Reply