Ciri Ciri Demokrasi Parlementer

3 min read


Ciri Ciri Demokrasi Parlementer

Ciri Ciri Demokrasi Parlementer – Demokrasi Parlementer adalah sebuah Sistem Pemerintahan Negara yang dijalankan dengan memnggunakan kebijakan parlemen yang lebih tinggi daripada tugas seorang Presiden.

Parlemen disebut juga sebagai bagian dari lembaga Legistatif yang berhak atas pemilihan dan juga pemecatan seseorang yang berada didalam lembaga Eksekutif.

Dalam Demokrasi Terpimpin, sejatinya sama dengan sistem Pemerintahan Parlementer yang ada di sebuah negara-negara lainnya, seperti Implementasi Pemerintahan yang berada di Wilayah Benua Asia seperti Singapura, Nepal, Pakisatan, Malaysia, Lebanon, Kamboja, dan juga Thailand

Pengertian Demokrasi Parlementer Menurut Para Ahli

Dibawah ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli, pengertian Demokrasi Parlementer antar lain sebagai berikut :

1. Schumpeter’s

Menurut Schumpeter’s, Demokrasi Parlementer adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antar Institusi dalam mencapai hasil keputusan dalam pengambilan kebijakan dengan memberikan peran yang lebih tinggi kepada Legistatif, serta mengenyampingkan peranan dari lembaga lain dalam tugas kenegaraan.

2. Raymond Williams

Menurut Raymond Williams, Demokrasi parlementer adalah sistemasiasasi yang dihasilakan oleh tokoh politik melalui serangkaian pemilihan umum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya mencari sosok pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kengaraan di dalam dan luar negri.

3. Kaare Strom

Menurut Kaare Strom, Demokrasi Parlementer yaitu pengorganisasian dalam sebuah lembaga negara yang berbeda dalam pengambilan keputusan dengan cara deligesi (keterwakilan) yaitu salah satunya tanpa melibatkan peranan lembaga lain yang berusaha untuk menjaga keterbukaan.

Ciri Ciri Demokrasi Parlementer

Dibawah ini terdapat beragam karakteristik yang terjadi di dalam Demokrasi Parlementer, yaitu antara lain :

1. Hak Prerogatif Dimiliki Perdana Menteri

Hak prerogatif perdana menteri adalah hak istimewa yang dimiliki seorang perdana menteri mengenai hukum dan undang- undang diluar kekuasaan badan perwakilan.

Pada sistem parlementer, perdana menteri memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat atau menteri yang memimpin departement dan non departement.

2. Pemilhan Kepala Pemerintah Oleh Parlemen

Karakterisik tentang demokrasi parlementer selanjutnya, adalah tentang pemilihan kepada pemerintah yang diberikan amanah untuk menjalakan tugas-tugasnya, bisa dilakukan dengan bentuk keterwakilan setiap negara bagian, atau dilakukan oleh rakyat secara langsung.

3. Pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif pada Parlemen

Demokrasi parlementer memiliki kedekatan dalam peranan lembaga eksekutif hanya melakukan tanggungjawab pada parlement.

Bukan kepada masyarakat, pertanggungjawaban tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan keterangan, sehingga dalam sisitem ini kerapkali peranan masyarakat dikesampingkan.

4. Presiden Sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam sistem parlementer presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengawasi tanpa memiliki kewenangan apapun atas tindakan pemerintah.

Tindakan dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

5. Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif

Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya kepada legislatif (parlemen). Pelaporan dan semua kewenangan atas keputusan harus melalui legislatif terlebih dulu.

Jika hal yang hendak dijalankan tidak mendapatkan izin dari legislatif maka mutlak harus dijalankan sesuai perintah parlemen.

6. Kekuasaan Eksekutif dapat Dijatuhkan Oleh Legislatif

Pejabat dan menteri maupun presiden tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal jabatan. Dapat diartikan bahwa jabatan- jabatan tersebut dapat dengan mudah digeser atau dijatuhkan hanya dengan keputusan rapat parlemen yang bertindak sebagai lembaga legislatif.

Negara Yang Menganut Demokrasi Parlementer

Selain Indonesia masih banyak lagi negara negara yang menganut Sistem Demokrasi ini, yaitu sebagai berikut :

  1. Di Benua Afrika terdapat Bostwana, Ethiopia, Libya, Mauritius, Afrika Selatan, dan juga Tunisia.
  2. Sedangkan di Benua Amerika terdapat Antiqua and Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Grenada, dan lain sebagainya.
  3. Kemudian di Benua Asia terdapat Bangladesh, Bhutan, Kamboja, India, Iraq, Israel, Japan, Kuwait, kyrgyszatan, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand dan lain sebagainya.
  4. Di Benua Eropa terdapat negara Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, dan lain sebagainya.
  5. Sedangkan di perairan samudera Pasifik terdapat negara Australia, Selandia baru, Papua New Guinea, Samoa, dan lain sebagainya.

Kelebihan dan Kekurangan

Didalam Sistem Pemerintahan Parlementer kefleksibelitasannya dan tanggapan kepada rakyat dinilai lebih baik dari pada sistem Presidensial. Hanya saja sistem Parlementer ini lebih sering mengalami pemerintahan yang masih kurang stabil.

Dibawah ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari Sistem Pemerintahan parlementer yang akan dibahas pada penjelasan berikut :

1. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

  • Tanggung jawab atas pembuatan dan pelaksanaan dari kebijakan publik sudah jelas tertera.
  • Pengambilan keputusan jauh lebih sedikit memakan waktu, disebabkan karena keputusan diambil oleh parlemen yang memiliki anggota banyak.
  • Penyesuaian pendapat antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif menghasilkan kebijakan yang begitu cepat diputuskan. Hal tersebut dikarenakan kedua lembaga itu masih berasal dari satu partai.
  • Pengawasan yang sangat ketat dari Parlemen menyebabkan kabinet harus berhati-hati didalam menjalankan sistem pemerintahannya.

2. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer

  • Kekuasaan dari Lembaga eksekutif tidak dapat ditentukan masa jabatannya, hal ini dikarenakan kabinet dapat dibubarkan sewaktu- waktu sesuai dengan keputusan anggota parlemen.
  • Anggota Parlemen kemungkinan besar dapat terpilih menjadi badan Eksekutif, karena Parlemen merupakan sebuah kaderisasi bagi jabatan Eksekutif.
  • Parlemen dapat dikendalikan oleh anggota Kabinet jika, anggota Kabinet tersebut berasal dari anggota Parlemen dan berada dari partai yang sama atau sebuah partai mayoritas.
  • Lembaga Eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan terbanyak dari sebuah Parlemen. Oleh sebab itu, sewaktu- waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh anggota Parlemen.
Apa yang dimaksud dengan Demokrasi Parlementer?

Demokrasi Parlementer adalah sebuah Sistem Pemerintahan Negara yang dijalankan dengan memnggunakan kebijakan parlemen yang lebih tinggi daripada tugas seorang Presiden.

Jelaskan Perbedaan antara Demokrasi Terpimpin dan Parlementer!

Demokrasi Parlementer kekuasaan tertinggi dari suatu Negara dipegang oleh Parlemen. Sedangkan, Demokrasi Terpimpin kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden

Sebutkan beberapa Kabinet yang terdapat didalam Demokrasi Parlementer?

1. Kabinet Natsir (1950-1951)
2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952)
3. Kabinet Wilopo (1952-1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)

Sekian pembahasan dari artikel kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi para pembaca.

Artikel Terkait Lainnya :

Pidato Pendidikan

Guru Ulia
3 min read

Pidato Kemerdekaan

Guru Ulia
2 min read

Konjungsi Korelatif

Guru Ulia
2 min read