Sejarah UUD 1945

2 min read


Sejarah UUD 1945 – Setiap negara pasti meiliki hukum dasar atau basic law yaitu hukum dasar yang tertulis didalam mengatur dan mejalankan roda pemerintahan di negara itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan Negara Indonesia? tentu saja Indonesia pun memiliki hukum dasar tersebut yaitu UUD 1945. Sejak peresmianya tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah menjadi dasar hukum didalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Berikut adalah sejarah pembentukan UUD 1945 :

Sejarah UUD 1945 Lengkap

Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan penjajahan di Indonesia, hal tersebut terjadi pasca Jepang menyerah pada sekutu. Satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yaitu tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar bagi Indonesia merdeka.

Sebelumnya, cikal bakal terbentuknya UUD 1945 berawal dari pembentukan Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 oleh BPUPKI melalui sidang ke 2 yaitu tanggal 17 Juli 1945 yang terdiri dari pembukaan UUD 1945 dan diambil dari naskah Piagam Jakarta dengan sedikit penyesuaian yaitu pada dasar negara Indonesia khususnya untuk sila pertama pada Pancasila menjadi ” Ketuhanan Yang Maha Esa “. Selain itu juga terdiri dari batang tubuh UUD 1945 itu sendiri.

Pembukaan UUD 1945

Untuk isi pembukaan (Preambule) UUD 1945 yaitu :

Bahawa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan (Amandamen) UUD 1945

Hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu : Amandemen I pada 19 Oktober 1999, Amandemen II pada 18 Agustus 2000, Amandemen III pada 10 November 2001 dan Amandemen IV pada 10 Agustus 2002.

  1. Amandemen UUD 1945 ke I, Untuk perubahan atau Amandemen UUD 1945 ke I terdiri dari perubahan pada pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.
  2. Amandemen UUD 1945 Ke II, yaitu mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C.
  3. Amandemen UUU 1945 Ke III, yaitu mengubah dan/atau menambah pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3) dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan Ayat (2); Pasal A 6 Ayat (1), (2), (3) dan (5);Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3) dan (4); Bab VIIB; Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA; Pasal 23E Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
  4. Amandemen UUU 1945 Ke IV, Pengubahan penomoran pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4) Perubahan UUD 1945 ke III menjadi Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Pasal 23E menjadi Pasal 25A, Penghapusan Judul Bab IV Tentang Dewan Pertimbangan Agung dan Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, mengubah dan/atau menambah pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat(4) Pasal 8 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23ID, Pasal 24 Ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), (2),(3) dan (5), Pasal 32 Ayat (1), dan (2), Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5),Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I,II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Baca Juga :

Demikian informasi mengenai sejarah UUD 1945 di Indonesia semoga bermanfaat bagi Anda semua!